Kapolres Jakarta Selatan Kombes Gatot Edy, Rabu, 29 September lalu, punya pengalaman tidak mengenakan. Betapa tidak, saat ia memimpin anak buahnya berjaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tiba-tiba peluru nyasar menyerempet lutut kirinya. Untung saja peluru tidak mengakibatkan luka yang berarti baginya.
Lain Gatot lain pula Briptu Gerhana, yang berdiri di belakang Gatot saat itu. Sebabnya, peluru yang sebelumnya sempat menyerempet sang komandan justru mengenai kakinya. Akibatnya, Gerhana harus dibawa ke rumah sakit.
"Peluru yang nyasar ke kaki saya juga mengenai ajudan saya. Dia kena di kaki juga, tapi tidak seperti saya, dia kena lebih parah. Namun ajudan saya sudah diberikan pengobatan," ujar Gatot di PN Jakarta Selatan saat itu.
Peluru nyasar itu berasal dari senjata yang pakai salah satu kelompok yang terlibat bentrokan di depan PN Jaksel kala itu. Selain melukai polisi, bentrokan antar kelompok preman itu juga menewaskan 3 orang, yakni Fredy, Syaifudin, Agustinus Tomazoa.
Peristiwa bentrokan di depan PN Jaksel ini sangat ironis. Soalnya, puluhan polisi yang saat itu berada di area pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan darah tertumpah dalam bentrokan yang berlangsung selama sekitar 1 jam tersebut.
Beberapa polisi yang saat itu bertugas di PN Jaksel kepada wartawan mengaku, tidak bisa berbuat apa-apa lantaran tidak membawa senjata. Alhasil mereka tidak bisa melerai atau mencegah jatuhnya korban akibat bentrokan itu.
Namun alasan itu dianggap tidak masuk akal oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa. Sebab seharusnya polisi bisa mendeteksi secara dini sebelum bentrokan terjadi. Apalagi pekan sebelumnya telah terjadi insiden pada sidang kasus Blowfish yang digelar pada Rabu 22 September lalu.
Saat itu terdakwa kasus Blowfish, Bernadus Melala dan Karnos Lolo menjadi korban pemukulan dari pihak korban. Peristiwa bentrokan yang terjadi Rabu, pekan lalu, merupakan buntut dari pemukulan tersebut.
"Dari berbagai persoalan saya melihat ini, saya melihat fungsi intelijen itu lemah. Polisi seperti pemadam kebakaran yang setelah kejadian baru bertindak, tidak ada pencegahan," ujar Saan Mustofa kepada detikcom.
Menurut Saan, jika intelijen kepolisian benar-benar bekerja dengan benar, pastinya antisipasi bisa dilakukan lebih awal. Sehingga bentrokan berdarah tersebut tidak terjadi.
Lemahnya inteljen Polri bukan hanya terlihat dalam peristiwa di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, yang mengakibatkan 5 orang tewas, kata Saan, juga sebagai indikasi lemahnya kinerja intelijen.
Lemahnya intelijen Polri ini juga dibenarkan Kriminolog Universitas Indonesia Prof Adrianus Meliala. Bahkan menurutnya, intelijen Polri bukan hanya lemah melainkan tidak berdaya karena tidak punya anggaran.
Kata staf ahli Mabes Polri ini, dari anggaran APBN yang dikucurkan ke Polri setiap tahunnya, alokasi untuk intelijen hanya Rp 300 juta. Dana tersebut untuk kegiatan intelijen di seluruh Polda selama 1 tahun. Padahal untuk kegiatan intelijen dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Untuk membayar informan dan biaya operasional pencarian data dan informasi dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau alokasi hanya Rp 300 juta dalam setahun mana bisa bekerja intel-intel Polri," ujar Adrianus.
Yang sangat disayangkan, imbuh Adrianus, untuk masuk ke bagian intelijen umumnya merupakan personel yang punya kemampuan di atas rata-rata. Namun karena tidak punya anggaran, terpaksa mereka hanya diparkir di dalam kantor alias menganggur.
Untuk itu, Kapolri yang baru diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja intelijennya. Sehingga kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban masyarakat bisa dicegah sebelum meletus dan menelan korban.
Adrianus mengatakan, banyaknya peristiwa bentrokan antar kelompok massa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bukan karena kecolongan. Tapi disebabkan karena intelijen tidak bekerja. "Kalau kecolongan masih bisa dibilang bekerja tapi tidak maksimal. Tapi yang terjadi saat ini intelijen Polri memang tidak bekerja," pungkasnya.
http://www.detiknews.com/read/2010/10/04/164012/1455182/159/intel-tak-berdaya-karena-tiada-dana
Lain Gatot lain pula Briptu Gerhana, yang berdiri di belakang Gatot saat itu. Sebabnya, peluru yang sebelumnya sempat menyerempet sang komandan justru mengenai kakinya. Akibatnya, Gerhana harus dibawa ke rumah sakit.
"Peluru yang nyasar ke kaki saya juga mengenai ajudan saya. Dia kena di kaki juga, tapi tidak seperti saya, dia kena lebih parah. Namun ajudan saya sudah diberikan pengobatan," ujar Gatot di PN Jakarta Selatan saat itu.
Peluru nyasar itu berasal dari senjata yang pakai salah satu kelompok yang terlibat bentrokan di depan PN Jaksel kala itu. Selain melukai polisi, bentrokan antar kelompok preman itu juga menewaskan 3 orang, yakni Fredy, Syaifudin, Agustinus Tomazoa.
Peristiwa bentrokan di depan PN Jaksel ini sangat ironis. Soalnya, puluhan polisi yang saat itu berada di area pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan darah tertumpah dalam bentrokan yang berlangsung selama sekitar 1 jam tersebut.
Beberapa polisi yang saat itu bertugas di PN Jaksel kepada wartawan mengaku, tidak bisa berbuat apa-apa lantaran tidak membawa senjata. Alhasil mereka tidak bisa melerai atau mencegah jatuhnya korban akibat bentrokan itu.
Namun alasan itu dianggap tidak masuk akal oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa. Sebab seharusnya polisi bisa mendeteksi secara dini sebelum bentrokan terjadi. Apalagi pekan sebelumnya telah terjadi insiden pada sidang kasus Blowfish yang digelar pada Rabu 22 September lalu.
Saat itu terdakwa kasus Blowfish, Bernadus Melala dan Karnos Lolo menjadi korban pemukulan dari pihak korban. Peristiwa bentrokan yang terjadi Rabu, pekan lalu, merupakan buntut dari pemukulan tersebut.
"Dari berbagai persoalan saya melihat ini, saya melihat fungsi intelijen itu lemah. Polisi seperti pemadam kebakaran yang setelah kejadian baru bertindak, tidak ada pencegahan," ujar Saan Mustofa kepada detikcom.
Menurut Saan, jika intelijen kepolisian benar-benar bekerja dengan benar, pastinya antisipasi bisa dilakukan lebih awal. Sehingga bentrokan berdarah tersebut tidak terjadi.
Lemahnya inteljen Polri bukan hanya terlihat dalam peristiwa di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, yang mengakibatkan 5 orang tewas, kata Saan, juga sebagai indikasi lemahnya kinerja intelijen.
Lemahnya intelijen Polri ini juga dibenarkan Kriminolog Universitas Indonesia Prof Adrianus Meliala. Bahkan menurutnya, intelijen Polri bukan hanya lemah melainkan tidak berdaya karena tidak punya anggaran.
Kata staf ahli Mabes Polri ini, dari anggaran APBN yang dikucurkan ke Polri setiap tahunnya, alokasi untuk intelijen hanya Rp 300 juta. Dana tersebut untuk kegiatan intelijen di seluruh Polda selama 1 tahun. Padahal untuk kegiatan intelijen dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Untuk membayar informan dan biaya operasional pencarian data dan informasi dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau alokasi hanya Rp 300 juta dalam setahun mana bisa bekerja intel-intel Polri," ujar Adrianus.
Yang sangat disayangkan, imbuh Adrianus, untuk masuk ke bagian intelijen umumnya merupakan personel yang punya kemampuan di atas rata-rata. Namun karena tidak punya anggaran, terpaksa mereka hanya diparkir di dalam kantor alias menganggur.
Untuk itu, Kapolri yang baru diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja intelijennya. Sehingga kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban masyarakat bisa dicegah sebelum meletus dan menelan korban.
Adrianus mengatakan, banyaknya peristiwa bentrokan antar kelompok massa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bukan karena kecolongan. Tapi disebabkan karena intelijen tidak bekerja. "Kalau kecolongan masih bisa dibilang bekerja tapi tidak maksimal. Tapi yang terjadi saat ini intelijen Polri memang tidak bekerja," pungkasnya.
http://www.detiknews.com/read/2010/10/04/164012/1455182/159/intel-tak-berdaya-karena-tiada-dana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar